surabaya hatiku surgaku : surabaya rumahku surgaku: Agustus 2018

Selasa, 28 Agustus 2018

air murni

Bagaimana Cara Bikin Air Paling Murni di Dunia?
Simak Riset Ini

Reporter: Non Koresponden

Editor: Amri Mahbub

Selasa, 28 Agustus 2018 10:47 WIB

Senin, 27 Agustus 2018

Revolution OS

klik https://m.imdb.com/title/tt0308808/

klik https://www.metacritic.com/movie/revolution-os

klik https://www.rottentomatoes.com/m/revolution_os

klik https://itunes.apple.com/movie/revolution-os/id284632310?ign-mpt=uo%3D5

Minggu, 26 Agustus 2018

HUKUM KEJAHATAN CYBER (CYBER CRIME)

klik hukum cyber crime

PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANFORMASI ELEKTRONIK DENGAN EUROPEAN CONVENTION ON CYBER CRIME

PENDAHULUAN

Cyberlaw adalah hukum yang digunakan di dunia cyber (dunia maya) yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyberlaw merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyberlaw sendiri merupakan istilah yang berasal dari Cyberspace Law. Cyberlaw akan memainkan peranannya dalam dunia masa depan, karena nyaris tidak ada lagi segi kehidupan yang tidak tersentuh oleh keajaiban teknologi dewasa ini dimana kita perlu sebuah perangkat aturan main didalamnya (virtual world).

ANCAMAN TEKNOLOGI TELEMATIKA TERHADAP KEAMANAN NASIONAL

klik analisa

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi yang serba digital membawa orang ke dunia bisnis yang revolusioner (digital revolution era) karena dirasakan lebih mudah, murah, praktis dan dinamis berkomunikasi dan memperoleh informasi. Di sisi lain, berkembangnya teknologi informasi menimbulkan pula sisi rawan dan kekhawatiran pada perkembangan tindak pidana teknologi informasi “cybercrime” atau kejahatan telematika yang dapat mengancam keamanan Nasional.

Masalah kejahatan telematika dewasa ini sepatutnya mendapat perhatian semua pihak secara seksama pada perkembangan teknologi informasi masa depan, karena kejahatan ini termasuk salah satu extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) bahkan dirasakan pula sebagai serious crime (kejahatan serius) dan transnational crime (kejahatan antar negara) yang selalu mengancam kehidupan warga masyarakat, bangsa dan negara berdaulat. Tindak pidana atau kejahatan ini adalah sisi paling buruk di dalam kehidupan modern dari masyarakat informasi akibat kemajuan pesat teknologi dengan meningkatnya peristiwa kejahatan komputer, pornografi, terorisme digital, “perang” informasi sampah, bias informasi, hacker, cracker dan sebagainya.

cyber war

klik cyber war

Dimensi Perang

Perang merupakan alat pemaksa politik Negara terhadap Negara lain. Globalisasi dan tehnologi telah merubah dimensi perang bukan hanya sekedar konvensional tetapi saat ini perang dalam bentuk yang jauh lebih kompleks. Perang yang dulu hanya berdasar pada kekuatan dan ketangguhan pengerahan pasukan dan alat perang, tetapi saat ini perang tidak lagi dalam perang fisik melainkan perang bayangan atau maya dengan medan pertempuran yang tidak terlihat dan tidak terbatas.

SIARAN TV INDONESIA HANCURKAN BANGSA

klik siaran televisi

klik etika broadcast

klik pedoman perilaku penyiaran

Sebuah Testimoni. Pagi ini saya sangat gundah, sedih dan kecewa, bahkan sejak berbulan-bulan lalu dan beberapa tahun lalu. Pasalnya saya sudah tidak nafsu lagi menonton TV Indonesia. Kenapa?

Acara TV Indonesia kini telah jauh dari tujuan penyiaran itu sendiri. Siaran harusnya lebih utama untuk menyebarkan Informasi, pendidikan, pengembangan kebudayaan serta pembelajaran etika, moral dan susila agama. Tetapi saat ini hampir di semua stasiun TV tayangannya 90% murni hiburan. Hiburan yang hanya berupa banyolan tidak jelas arah manfaatnya dan arah tujuannya. Hiburan TV yang hanya menampilkan badut-badut bodoh, tidak rasional dan materialistik. Hiburan yang terus menerus dan monoton akan membuat candu, seperti candu pada narkoba. Pemirsa dibuat terus berfantasi dan berhalusinasi sehingga dia jauh berada dari kehidupan realita yang harus berjuang, bekerja dan bersungguh-sungguh dalam berkehidupan sosial masyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat tidak disuguhkan acara-acara yang cerdas, pembelajaran intelektualitas, budaya bangsa, etika, norma dan susila agama.

Sabtu, 25 Agustus 2018

InsCinema

Jl. Rawamangun Muka Timur No.1B, RT.4/RW.12, Rawamangun, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220

telp : (021) 4786-0888 atau 0878-8671-7121

Digital Forensic 2

Alat forensik digital

Para penegak hukum memanfaatkan peralatan berupa perangkat keras dan perangkat lunak khusus untuk penyelidikan forensik digital. Alat-alat ini digunakan untuk membantu pemulihan dan pelestarian bukti digital.^{[butuh rujukan].}
klik literasi digital tentang Digital Forensic

klik literasi digital tentang komputer forensik

Digital Forensic

Forensik digital (bahasa Inggris:Digital forensics) (juga dikenal sebagai ilmu forensik digital) adalah salah satu cabang ilmu forensik, terutama untuk penyelidikan dan penemuan konten perangkat digital, dan seringkali dikaitkan dengan kejahatan komputer. Istilah forensik digital pada awalnya identik dengan forensik komputer tetapi kini telah diperluas untuk menyelidiki semua perangkat yang dapat menyimpan data digital.

klik literasi digital tentang Digital Forensic

klik literasi digital tentang komputer forensik

Jumat, 24 Agustus 2018

menata film nasional

klik menata film nasional

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan beban pajak masuk bagi produksi film asing ke Indonesia merupakan langkah untuk memberikan proteksi terhadap produksi film nasional dari adanya kapitalisme film asing. Dalam puluhan tahun film nasional tidak pernah menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hal ini disebabkan karena salahnya pemerintah dalam membuat konsep tentang tujuan perfilman nasional. Selama ini pemerintah hanya memandang obyek film cenderung hanya sebatas sebagai fungsi hiburan dan komersial saja. Padahal film dapat berfungsi banyak sebagai suatu media untuk penyampaian; pendidikan, pengetahuan dan tehnologi, penanaman doktrin yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, penyebarluasan program dan kebijakan pemerintah, serta pengembangan budaya.

Bahkan dalam dunia militer film dapat digunakan sebagai sarana perang urat syaraf. Dengan kata lain bahwa film dapat digunakan untuk mencapai tujuan membentuk sikap dan perilaku masyarakat. Tetapi apa yang terjadi dengan film nasional selama ini. Film nasional yang dibuat sama sekali jauh dari usur-unsur pendidikan, bahkan dengan tema-tema yang irrasional dan tanpa budaya. Seperti banyak mempertontonkan hal-hal berbau mistis, erotisme, kekerasan dan kehidupan yang mewah, yang jauh dari realita masyarakat.

Tidak hanya film, acara televisi juga tiap hari telah menjejali masyarakat dengan tayangan buruk dan tidak senonoh sehingga berpengaruh terhadap perilakunya. Kekerasan dan kekacauan masyarakat negeri ini juga bisa dikatakan adalah dampak dari salahnya mainset tujuan film nasional tersebut.

Dengan adanya boikot dari asosiasi film Hollywood untuk beredar di bioskop Indonesia, tentu sebenarnya ini merupakan kesempatan bagi insan perfilman nasional untuk bangkit dan tampil menjadi primadona di negeri sendiri. Tetapi usaha pemerintah untuk memberikan proteksi tidak akan mampu meningkatkan kuwalitas film nasional, apabila insan perfilman nasional tidak mampu menunjukkan kreatifitasnya dan tetap dengan memasang tema dan pemain yang itu-itu saja. Masyarakat akan jenuh, bosan dan jengah dengan film nasional dan pasti akan berpaling kembali kepada film asing (Hollywood).

Oleh karena itu perlu adanya langkah-langkah penataan kembali terhadap perfilman nasional, yaitu melalui; Satu, mengembalikan tujuan film nasional sebagai sarana pendidikan, penyampaian informasi dan pembentukan perilaku masyarakat, bukan hanya berorientasi sebagai hiburan dan mengejar keuntungan komersil saja. Dua, meningkatkan kreatifitas insan perfilman dengan menampilkan film-film yang berbobot, berfariasi dan berpendidikan. Menghilangkan tema-tema yang berdampak buruk dan tidak rasional bagi masyarakat.

Tiga, adanya peran pemerintah untuk mendorong berkembangnya perfilman nasional dengan kebijakan seperti pemberian subsidi terhadap tiket dan bantuan biaya pembuatan film, pemberantasan pembajakan VCD dan proteksi terhadap produksi film nasional. Empat, peran serta badan sensor film nasional untuk benar-benar menyeleksi film yang bermutu, bermanfaat dan layak untuk dikonsumsi masyarakat.

Apabila hal tersebut dapat dilakukan sebagai komitmen bersama antara insan perfilman dan pemerintah, maka dapat diyakini film nasional dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan mampu bersaing. Tetapi apabila tidak, sampai kapanpun negeri ini akan terjajah oleh doktrin-doktrin dari film asing yang belum tentu sesuai dengan kepibadian bangsa. Dan dampaknya adalah ketergantungan dan berubahnya perilaku masyarakat yang menjauh dari jati diri sebagai bangsa Indonesia.

(Fajar Purwawidada, MH.,M.Sc.)