Akuntabilitas Politik UU Cipta Kerja
editor : Dhimas Ginanjar
penulis : Aminuddin, Pemerhati politik dan demokrasi, alumnus UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta
Rabu, 4 November 2020 | 19:48 WIB
klik opini jawapos
SILANG sengkarut pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi tontonan paling kontroversial dalam kerja-kerja legislasi.
Pengesahan tersebut mendapat atensi banyak pihak seperti akademisi, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, serta ormas perburuhan.
Resistansi dari kelompok buruh memang wajar. Sebab, sektor perburuhan atau ketenagakerjaan dianggap paling dikucilkan.
Namun, di luar itu, gejolak publik sesungguhnya tidak perlu menguap apabila kerja-kerja politik legislasi berjalan secara fair dan seimbang.
Artinya, posisi politik di luar pemerintah cukup kuat. Dengan begitu, suplemen politik untuk mencegah terjadinya penyimpangan proses legislasi bisa dikontrol oleh politik perwakilan itu sendiri.
Penjelasan di atas sebenarnya bisa saja dikaitkan dengan infrastruktur oposisi pemerintah saat ini. Dalam artian, ketimpangan untuk mengimbangi kekuatan politik koalisi pemerintahan membuat oposisi ’’mati suri’’ dalam mengawal seluruh kebijakan pemerintah. Selain karena memiliki kursi yang sangat terbatas, oposisi masih dipandang sebagai pihak yang kerap mengganggu kinerja pemerintah. Efeknya, oposisi tidak bisa mengapitalisasi ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah tersebut.
